Sofifi, NusaPena – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial di Halmahera Tengah yang berlangsung di Ruang Bidadari, Sofifi, Rabu (19/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Samsuddin berharap komunikasi dan koordinasi antarpihak dapat terus diperkuat dalam menangani konflik sosial antara masyarakat Sibenpopo dan Banemo.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bisri; pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemprov Malut; Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Halmahera Tengah; pimpinan OPD terkait Pemkab Halteng; serta tokoh masyarakat Sibenpopo dan Banemo.
Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kemendagri, Bisri, mengapresiasi langkah Pemprov Malut bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menyelesaikan proses reintegrasi sosial di tengah masyarakat pascakonflik.
“Bapak Mendagri mengapresiasi keseriusan Pemprov dalam reintegrasi sosial konflik Sibenpopo-Banemo,” kata Bisri.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menginstruksikan adanya tindak lanjut terhadap konflik tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Bapak Menko PMK menginstruksikan bahwa perlu ada tindak lanjut dari konflik sosial ini, sehingga ibaratnya tidak ada lagi api dalam sekam,” ujarnya.
Diketahui, dua kelompok warga dari Desa Sibenpopo dan Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah, terlibat bentrokan pada 3 April lalu. Bentrokan tersebut dipicu penemuan jenazah seorang warga bernama Ali Daud (63) di area perkebunan.
Samsuddin mengatakan, evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kondisi sosial masyarakat tetap terjaga.
“Melalui kegiatan ini pula, saya mengharapkan agar jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menjaga kondisi sosial kemasyarakatan serta dinamika lingkungan strategis secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Samsuddin.
Pemprov Malut, lanjutnya, akan terus membangun komunikasi dan koordinasi yang tepat, terarah, serta sinergis dengan seluruh instansi terkait guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
Dengan kondisi yang aman dan kondusif, pembangunan di berbagai sektor, baik sosial budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan. (srm)
Komentar