Labuha, NusaPena – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sebesar Rp700,36 miliar dari total pagu anggaran sekitar Rp1,7 triliun. Capaian tersebut baru mencapai 40,85 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel, Farid Husen, menjelaskan angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan realisasi belanja pemerintah daerah. Sebab, BPKAD saat ini baru mencatat belanja yang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Menurut Farid, terdapat sejumlah anggaran yang penyalurannya dilakukan langsung kepada penerima sehingga tidak masuk terlebih dahulu melalui RKUD. Salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik pada sektor pendidikan.
“Contohnya seperti DAK nonfisik untuk Dinas Pendidikan. Tunjangan guru itu langsung masuk ke sekolah, tidak melalui RKUD. Entah ke sekolah atau langsung ke penerima,” kata Farid.
Ia menyebut sejumlah belanja yang disalurkan langsung tersebut antara lain tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang disalurkan langsung ke puskesmas.
Karena itu, BPKAD perlu melakukan rekonsiliasi untuk memastikan berapa besar anggaran yang telah diterima dan digunakan oleh masing-masing penerima.
“Intinya itu masuk tidak melalui RKUD. Sehingga kami butuh melakukan rekon untuk mengetahui berapa banyak yang sudah dibelanjakan,” jelasnya.
Farid menegaskan, angka realisasi 40,85 persen tersebut hanya mencerminkan belanja yang tercatat melalui RKUD. Sementara belanja yang disalurkan di luar mekanisme tersebut masih harus direkonsiliasi untuk kemudian masuk dalam perhitungan realisasi secara keseluruhan.
“Jadi sekali lagi, persentase yang tadi saya bilang itu hanya yang melalui RKUD. Sementara yang di luar RKUD seperti yang saya jelaskan tadi, itu belum masuk,” ujarnya.
Farid mengakui terdapat sejumlah faktor yang membuat realisasi belanja tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. BPKAD, kata dia, pada dasarnya menunggu permintaan pencairan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Meski demikian, pihaknya menerapkan kebijakan dengan memprioritaskan belanja yang dinilai lebih mendesak.
“Kalau saya, kebijakan di Keuangan sudah saya sampaikan kepada teman-teman, kalau yang fisik-fisik itu segera. Jangan lama, langsung dicairkan,” katanya.
Sementara untuk belanja yang belum dianggap prioritas, pencairannya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Kalau belanja-belanja yang sifatnya belum prioritas, kita pending dulu. Kita lihat kalau dana ada, kita kucurkan. Kalau belum ada dana, kita pelan-pelan,” ujarnya.
Selain mekanisme pencatatan dan pencairan anggaran, Farid menyebut keterlambatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat turut memengaruhi realisasi belanja Halsel pada 2026.
Menurutnya, kondisi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena terdapat sejumlah sumber pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD 2026, namun realisasinya belum masuk sesuai waktu yang diharapkan.
“Tapi posisinya di bulan ini dari sisi keuangan itu ada. Tinggal kami lihat permintaan OPD-OPD untuk kita kucurkan. Jadi tidak ada masalah dan aman-aman saja,” pungkasnya. (len)
Komentar