TERNATE, NusaPena – Dinamika pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) diharapkan tidak berujung pada polarisasi di tubuh organisasi.
Tokoh NU Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk menjadikan Muktamar sebagai momentum memperkuat persatuan, bukan mempertajam perbedaan akibat pilihan dalam proses pemilihan kepemimpinan.
Menurut Abubakar, perbedaan pandangan dalam forum Muktamar merupakan sesuatu yang wajar dalam dinamika organisasi. Namun, setelah keputusan diambil, seluruh elemen NU harus kembali menyatukan langkah dan meninggalkan sekat-sekat politik organisasi.
“Setelah Muktamar, tidak ada lagi kelompok yang menang atau kalah. Semua harus kembali bersinergi. Energi besar NU harus diarahkan untuk kepentingan umat, bangsa, dan kemanusiaan,” ujar Abubakar, Minggu (30/8/2026).
Ia menilai penggunaan mekanisme AHWA dalam pemilihan Ketua Umum PBNU justru dapat menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi musyawarah sekaligus meredam potensi pertarungan terbuka yang berlebihan di internal organisasi.
Abubakar menegaskan, AHWA tidak semestinya dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi. Dalam tradisi NU, kata dia, musyawarah dan penghormatan terhadap ulama merupakan bagian penting dalam menentukan keputusan organisasi.
“AHWA justru lebih bermartabat. Demokrasi tidak selalu harus dimaknai sebagai pertarungan suara. Dalam tradisi NU, musyawarah dan penghormatan terhadap ulama juga merupakan bagian dari demokrasi,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa mekanisme AHWA bukan hal baru bagi NU. Pola tersebut pernah digunakan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa AHWA memiliki akar historis dalam tradisi pengambilan keputusan organisasi.
Karena itu, Abubakar berharap perdebatan mengenai mekanisme pemilihan tidak menggeser perhatian NU dari agenda yang lebih besar. Setelah Muktamar selesai, seluruh energi organisasi harus dikembalikan untuk menjawab persoalan umat dan memperkuat kontribusi NU bagi bangsa.
Menurutnya, tantangan NU ke depan jauh lebih besar daripada sekadar persoalan siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Soliditas organisasi menjadi modal penting agar NU tetap mampu menjalankan peran sosial, keagamaan dan kebangsaan.
“Jangan sampai dinamika Muktamar meninggalkan luka atau sekat di antara sesama warga NU. Setelah proses selesai, mari kembali bersama-sama membesarkan organisasi,” ajaknya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara ini juga mengajak seluruh pihak menerima hasil Muktamar dengan sikap dewasa dan mengedepankan kepentingan NU secara keseluruhan.
Ia berharap kepemimpinan PBNU ke depan dapat menjadi titik temu bagi seluruh kelompok di internal NU, sehingga tidak ada lagi istilah kubu pemenang maupun pihak yang kalah.
“Yang harus menang setelah Muktamar adalah NU itu sendiri,” pungkasnya. (srm)
Komentar