TERNATE, NusaPena – Sekitar 80 persen kebutuhan pangan masyarakat Kota Ternate masih didatangkan dari luar Maluku Utara. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan struktural yang membuat kota berpenduduk sekitar 218 ribu jiwa tersebut rentan terhadap gangguan distribusi, cuaca, biaya angkutan, hingga gejolak harga di daerah pemasok.
Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly mengakui, keterbatasan lahan membuat Ternate bukan daerah penghasil pangan.
“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” kata Rizal.
Ketergantungan itu terutama terlihat pada komoditas bawang merah, cabai dan tomat atau Barito yang pasokannya sangat sensitif terhadap gangguan distribusi dan perubahan harga.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian saat Pemkot Ternate menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan penandatanganan kerja sama, Rabu (2/9).
Pemkot Ternate membawa lima pengusaha atau pedagang besar Barito yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate untuk dipertemukan dengan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo.
“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” ujar Rizal.
Kerja sama tersebut diharapkan memperpendek rantai pasok dan menjaga ketersediaan pangan. Namun, langkah itu sekaligus menimbulkan pertanyaan lebih besar: apakah memperkuat pasokan dari luar daerah cukup untuk membangun ketahanan pangan Ternate dalam jangka panjang?
Kebutuhan pangan di Maluku Utara juga terus meningkat seiring ekspansi industri ekstraktif. Rizal menyebut tingginya permintaan dari perusahaan tambang berskala besar, termasuk Harita dan IWIP, turut memengaruhi kebutuhan dan stabilitas harga pangan.
Di satu sisi kebutuhan meningkat, sementara kapasitas produksi lokal Ternate terbatas. Kondisi ini membuat ketahanan pangan kota sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari daerah lain.
Keterbatasan lahan memang menjadi persoalan geografis. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menghitung potensi produksi yang dapat dikembangkan di Ternate dan wilayah penyangga, termasuk penguatan produksi lokal, urban farming, rantai dingin, efisiensi distribusi, serta kerja sama produksi dengan kabupaten penghasil pangan di Maluku Utara.
KAD dengan Probolinggo dapat menjadi solusi jangka pendek. Namun tanpa strategi mengurangi ketergantungan, kerja sama tersebut berisiko hanya memperkuat pola lama: Ternate sebagai pasar, sementara daerah lain menjadi sumber pangan.
Dengan 80 persen kebutuhan pangan masih berasal dari luar, pertanyaan mendasarnya kini adalah seberapa siap Ternate menghadapi krisis jika jalur distribusi terganggu, dan kapan kota ini mulai membangun sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan?
Komentar