TERNATE – Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Prasarana Strategis Wilayah Maluku Utara, Rahman, membantah keras tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan suap berupa dua unit Toyota Innova dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat.
Rahman menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan informasi bohong yang berpotensi merusak nama baik pribadi maupun institusinya.
Bantahan itu disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengusut dugaan suap dalam proyek Sekolah Rakyat.
“Informasi itu tidak benar dan sangat saya sayangkan karena menyerang pribadi saya tanpa dasar yang jelas. Sekali lagi saya tegaskan, ini hoaks. Kalau ada yang menuduh, silakan tunjukkan buktinya, jangan hanya membangun opini,” tegas Rahman di Ternate, Rabu, 2 September 2026.
Menurut Rahman, pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik, pengawasan masyarakat, pemberitaan media, maupun pemeriksaan aparat penegak hukum. Sebaliknya, ia menilai pengawasan publik merupakan bagian penting untuk memastikan proyek pemerintah berjalan transparan dan akuntabel.
Namun, ia meminta setiap tuduhan dugaan pelanggaran disertai data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami siap dikritik dan tidak pernah alergi terhadap proses hukum atau pemeriksaan. Kalau memang ada bukti pelanggaran, silakan laporkan kepada lembaga berwenang,” ujarnya.
Rahman juga mengingatkan agar polemik proyek Sekolah Rakyat tidak diarahkan menjadi persoalan personal. Menurutnya, tuduhan tanpa dasar justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mengganggu pelaksanaan program pembangunan.
Ia memastikan Satker Pelaksana Prasarana Strategis Wilayah Maluku Utara tetap bekerja sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Silakan awasi dan kritik pekerjaan kami. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, tunjukkan datanya dan kami akan bertanggung jawab melakukan perbaikan. Tetapi jika tuduhan itu tidak benar, kami juga berhak memberikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang,” pungkasnya. (srm)
Komentar