LABUHA, NusaPena — Pemandangan umum fraksi dalam sidang paripurna tidak semestinya berhenti sebagai rangkaian kalimat politik yang dibacakan dari atas podium. Di balik angka-angka dalam dokumen perubahan APBD, ada persoalan kemanusiaan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam sidang paripurna DPRD Halmahera Selatan, Selasa (1/9/2026) malam. Suasana seketika hening ketika persoalan martabat dan keselamatan perempuan serta anak menjadi sorotan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Halmahera Selatan, Eliya Gabrina Bachmid, membawa isu tersebut ke ruang paripurna.
Sebagai perempuan yang duduk di lembaga legislatif, Gabrina menilai perubahan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan angka, pendapatan, dan belanja daerah. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan dan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Saya menggugah nurani dan perasaan kita semua. Di balik setiap alokasi anggaran, ada tanggung jawab moral untuk menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga, tidak terkecuali kaum perempuan dan anak yang kerap berada dalam posisi rentan kekerasan maupun pelecehan seksual,” kata Gabrina saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra.
Ia menyoroti kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menurutnya semakin mengkhawatirkan di Halmahera Selatan.
Bagi Fraksi Gerindra, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan menjadi sekadar statistik. Ada martabat manusia yang harus dilindungi dan ada tanggung jawab pemerintah daerah yang harus diwujudkan melalui kebijakan serta anggaran yang konkret.
Salah satu langkah yang didorong adalah penyediaan fasilitas sanitasi dan MCK yang layak, terpisah, tertutup, serta aman di kawasan permukiman warga maupun lingkungan sekolah.
“Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di daerah kita, salah satunya dipicu oleh minimnya sarana sanitasi dasar yang aman dan privat,” ujarnya.
Anggota DPRD Halmahera Selatan dari daerah pemilihan III ini menyebut keterbatasan fasilitas sanitasi yang aman dapat membuat perempuan dan anak terpaksa menggunakan tempat-tempat terbuka atau fasilitas yang minim perlindungan privasi. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan kerentanan terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak menempatkan pembangunan MCK sekadar sebagai proyek infrastruktur biasa. Fasilitas tersebut, kata dia, berkaitan langsung dengan perlindungan dan keselamatan warga.
“Demi menjaga martabat serta keselamatan perempuan dan anak-anak di Halmahera Selatan, pembangunan MCK yang aman, tertutup, dan memiliki fasilitas air bersih harus menjadi prioritas wajib pada pos belanja modal infrastruktur,” tandasnya.
Pesan Gabrina pun menempatkan perubahan APBD pada perspektif yang lebih luas. Bukan sekadar bagaimana uang daerah dibelanjakan, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan rasa aman, menjaga martabat, dan melindungi kelompok yang paling rentan. (len)
Komentar