TERNATE, NusaPena – Solidaritas Masyarakat Sipil (SoMASI) Maluku Utara menyoroti pelaksanaan empat proyek sumber daya air di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. Mereka menduga terdapat persoalan dalam kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis hingga penyelesaian lahan.
Perwakilan SoMASI Maluku Utara, Jabal Bakri, mengatakan proyek-proyek yang menjadi sorotan tersebut memiliki nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah dan bersumber dari APBN.
Proyek pertama yakni pembangunan Embung Kelurahan Tafraka, Pulau Hiri, dengan anggaran sekitar Rp13,5 miliar. SoMASI menduga pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi teknis maupun ketentuan kontrak.
Kedua, pembangunan jaringan irigasi Desa Sangowo, Pulau Morotai, dengan nilai lebih dari Rp34 miliar. SoMASI mempertanyakan kualitas pekerjaan karena konstruksi disebut mengalami kerusakan meski baru selesai dikerjakan.
“Ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut uang negara dan kualitas infrastruktur yang langsung digunakan masyarakat,” kata Jabal, Rabu (16/9/2026).
Proyek ketiga yang disorot adalah rehabilitasi jaringan irigasi melalui Inpres Tahap II senilai sekitar Rp24,3 miliar, yang meliputi Daerah Irigasi Aha, Goal, Gagapok dan Wayana.
Sementara proyek keempat berada di Desa Lembah Asri dengan nilai sekitar Rp16 miliar. SoMASI menyebut pekerjaan tersebut terhenti dan belum tuntas karena persoalan lahan.
Menurut Jabal, terdapat pembayaran lahan sepanjang sekitar 88 meter yang disebut belum diselesaikan kepada warga. Di sisi lain, SoMASI juga mempertanyakan penggunaan material batu kapur yang diduga tidak memenuhi standar teknis konstruksi irigasi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas dan umur bangunan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
Bakal Laporkan ke Kejati Malut
Atas sejumlah persoalan tersebut, SoMASI Maluku Utara menyatakan akan membawa laporan ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Jabal mengatakan laporan tersebut akan meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh proses proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran hingga pengawasan.
“Kami akan melaporkan persoalan ini ke Kejati Maluku Utara. Kami meminta para pejabat yang terkait dengan proyek-proyek tersebut diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan,” tegasnya.
SoMASI meminta pemeriksaan tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga pejabat dan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan maupun pengawasan proyek.
Menurut SoMASI, langkah tersebut penting untuk memastikan dugaan penyimpangan yang mereka soroti dapat diuji secara objektif melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Tiga Pejabat Diminta Dicopot
Selain melaporkan dugaan persoalan tersebut ke Kejati Malut, SoMASI mendesak dilakukan evaluasi terhadap jajaran pejabat di lingkungan BWS Maluku Utara.
Tiga pejabat yang diminta dicopot yakni Reynaldo Vernades Mateus, Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA; Irnanda Kristandi, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; serta Muhammad Yunus, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air.
SoMASI juga meminta Komisi V DPR RI mengevaluasi dan mengaudit alokasi dana penanganan bencana alam di Satuan Kerja Operasional Pengendalian SDA BWS Maluku Utara.
Selain itu, mereka mendesak Direktur Jenderal Sumber Daya Air melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BWS Maluku Utara.
SoMASI turut meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bersama Komisi V DPR RI melakukan audit investigatif terhadap alokasi, penyaluran dan efektivitas penggunaan APBN di BWS Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir.
Jabal menegaskan, pemeriksaan diperlukan agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan setiap dugaan pelanggaran dapat ditindak sesuai ketentuan apabila terbukti.
SoMASI juga meminta Menteri Pekerjaan Umum mengevaluasi pola pengisian jabatan pimpinan BWS Maluku Utara dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta pemahaman terhadap karakteristik wilayah kepulauan Maluku Utara. (srm)
Komentar