Kejati Malut Didesak Periksa Mantan Kadis Pariwisata Halteng dan Kontraktor Proyek Nusliko Park

WEDA, NusaPena – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara didesak segera memeriksa mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Salmun Saha, serta kontraktor pelaksana proyek rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan wisata Nusliko Park, CV YPP.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Maluku Utara, Wahyudi, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap sejumlah persoalan serius dalam proyek bernilai Rp3,487 miliar tersebut.

Wahyudi menilai, rangkaian temuan BPK tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi. Aparat penegak hukum (APH) perlu menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, pembayaran kepada kontraktor, hingga tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan saat proyek berlangsung.

“Temuan BPK ini harus menjadi pintu masuk bagi Kejati Malut untuk melakukan pemeriksaan. Jangan sampai persoalan yang berpotensi merugikan keuangan daerah hanya berhenti sebagai catatan pemeriksaan,” tegas Wahyudi.

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan pada proyek rehabilitasi Nusliko Park sebesar Rp288.762.404,34.

Ironisnya, hingga batas pemeriksaan pada 10 Mei 2026, realisasi pengembalian ke kas daerah masih nihil atau Rp0. Artinya, nilai kekurangan volume tersebut belum disetorkan kembali berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Temuan tersebut menambah daftar persoalan proyek yang sebelumnya juga disorot BPK. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 17.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, BPK mengungkap keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan kewajiban denda sebesar Rp103.164.902,46.

Proyek yang dikerjakan CV YPP itu bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dengan nilai kontrak Rp3.487.000.000. Kontrak ditandatangani pada 30 Agustus 2024 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender hingga 27 Desember 2024.

Namun, pekerjaan tidak selesai sesuai jadwal. Pemerintah kemudian memberikan perpanjangan waktu melalui adendum kontrak pada 27 Desember 2024, sehingga masa pelaksanaan menjadi 170 hari kalender atau sampai 14 Februari 2025.

Meski telah memperoleh tambahan waktu, realisasi pekerjaan tetap tidak mencapai 100 persen. Hasil pemeriksaan fisik dan laporan kemajuan pekerjaan per 14 Februari 2025 menunjukkan progres baru 62,26 persen atau senilai sekitar Rp1,956 miliar.

Bahkan, ketika pemeriksaan BPK berakhir pada 12 Mei 2025, pekerjaan masih berlangsung di lapangan. BPK mencatat keterlambatan selama 87 hari, terhitung sejak 15 Februari hingga 12 Mei 2025.

Atas keterlambatan tersebut, terdapat denda sebesar Rp103.164.902,46 yang seharusnya dipungut dan disetorkan ke kas daerah. Namun, kewajiban tersebut tercatat belum dipungut pemerintah daerah.

Anggaran Rp2,09 Miliar Ikut Disorot

Tidak hanya persoalan kekurangan volume dan keterlambatan, BPK juga menemukan ketidaksesuaian klasifikasi penganggaran pada proyek Nusliko Park dengan nilai pembayaran mencapai Rp2.092.200.000.

BPK menyoroti ketidaktepatan pengalokasian belanja yang berkaitan dengan klasifikasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Dalam temuannya, BPK turut menyoroti ketidakcermatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun dan menetapkan anggaran. Kepala Disbudpar juga dinilai kurang cermat dalam mengalokasikan kegiatan ke dalam jenis belanja yang tepat.

Posisi Salmun Saha sebagai Kepala Disbudpar ketika proyek berlangsung menjadi salah satu aspek yang perlu didalami. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan tanggung jawabnya dalam proses penganggaran, pengendalian kegiatan, pengawasan pekerjaan, hingga pembayaran kepada penyedia.

LIN Minta PPK dan Kontraktor Ikut Diperiksa

Wahyudi menegaskan, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar mantan kepala dinas. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana CV YPP juga harus dimintai keterangan mengenai pelaksanaan kontrak, kesesuaian volume pekerjaan, progres fisik, serta dasar pencairan anggaran.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah kekurangan volume yang ditemukan BPK berkaitan dengan pembayaran yang tidak sesuai prestasi pekerjaan, serta mengapa denda keterlambatan belum dipungut sebagaimana mestinya.

“Semua pihak yang memiliki kewenangan dan keterlibatan harus diperiksa. Mulai dari mantan kepala dinas, PPK, hingga kontraktor. Harus dibuka bagaimana proses pekerjaan dan pembayaran proyek ini sampai muncul temuan BPK,” ujarnya.

LIN juga meminta Kejati Malut menelusuri kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Wahyudi mengingatkan, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi.

Karena itu, menurutnya, persoalan Nusliko Park harus ditangani secara menyeluruh. Kejati Malut diminta tidak hanya berfokus pada kekurangan volume Rp288,76 juta, tetapi juga menelusuri denda keterlambatan Rp103,16 juta dan persoalan klasifikasi penganggaran senilai Rp2,092 miliar.

“Jangan sampai proyek wisata yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru meninggalkan persoalan dalam pengelolaan uang daerah. Kami mendesak Kejati Malut segera turun tangan dan memeriksa pihak-pihak terkait,” tandasnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat keterangan mengenai penyelesaian pengembalian kekurangan volume Rp288,76 juta maupun pemungutan denda keterlambatan Rp103,16 juta. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi Salmun Saha dan pihak CV YPP terkait temuan BPK tersebut. (red)

Komentar