WEDA, NusaPena — Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Maluku Utara bakal membawa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sejumlah proyek bermasalah di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) ke ranah hukum.
Langkah tersebut menyusul temuan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap 13 paket pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi pada Dinas Pendidikan Halteng tahun anggaran 2025 dengan nilai persoalan mencapai Rp740,3 juta.
Ketua DPD LIN Maluku Utara, Wahyudi M. Jen, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Sebab, persoalan yang ditemukan bukan hanya menyangkut keterlambatan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga adanya kekurangan volume pada sejumlah proyek yang telah dibayarkan.
Menurut Wahyudi, pihaknya berencana melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Halteng, Muksin Ibrahim, bersama pihak-pihak terkait kepada aparat penegak hukum untuk meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran proyek tersebut.
Langkah pelaporan itu dinilai penting agar aparat penegak hukum dapat menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, hingga pengawasan pekerjaan.
“Temuan BPK ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Harus ditelusuri bagaimana proyek-proyek tersebut dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa masih terdapat kewajiban pengembalian dalam jumlah besar,” tegas Wahyudi.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat dua persoalan utama dalam 13 paket pekerjaan tersebut. Pertama, denda keterlambatan penyelesaian lima paket pekerjaan sebesar Rp192.322.211,55.
Dari jumlah tersebut, baru Rp36.445.838,84 yang tercatat telah disetorkan ke kas daerah. Dengan demikian, masih terdapat kewajiban denda sebesar Rp155.876.372,71 yang harus ditindaklanjuti.
Lima pekerjaan tersebut meliputi pembangunan pagar SMP Negeri 24 Halmahera Tengah, pembangunan enam unit rumah dinas guru di Kecamatan Pulau Gebe, rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 2 Halmahera Tengah, pembangunan 14 unit rumah dinas guru di Kecamatan Weda Timur, serta pembangunan rumah dinas guru di SDN 3 Weda.
Kedua, BPK menemukan kekurangan volume pada delapan paket pekerjaan dengan nilai mencapai Rp547.979.680,14.
Namun, dari total tersebut, baru Rp10.705.317,69 yang tercatat telah dikembalikan ke kas daerah.
Dalam laporan pemeriksaan, masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp316.736.471,52 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp220.537.890,93 yang harus ditindaklanjuti.
Jika diakumulasikan, sisa kewajiban denda keterlambatan dan sisa serta potensi kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume mencapai Rp693.150.835,16.
Kadis Muksin Diminta Bertanggung Jawab
Wahyudi menilai, besarnya nilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama terkait fungsi pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan Dinas Pendidikan Halteng.
Menurutnya, Kepala Dinas sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah perlu dimintai penjelasan mengenai mekanisme pengawasan terhadap proyek-proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah tersebut.
DPD LIN, kata dia, tidak ingin persoalan ini hanya dibebankan kepada penyedia jasa, sementara peran pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan, pelaksanaan, pembayaran, dan pengawasan tidak ikut ditelusuri.
Karena itu, dalam rencana laporan kepada aparat penegak hukum, LIN mendorong agar pemeriksaan turut mencakup Kepala Dinas Pendidikan, PPK, PPTK, konsultan pengawas, serta pihak kontraktor sesuai tugas dan keterlibatan masing-masing.
“Jangan hanya melihat siapa kontraktornya. Periksa juga bagaimana proses pekerjaan itu diawasi, bagaimana pembayaran dilakukan, dan siapa yang menyatakan pekerjaan telah memenuhi ketentuan kontrak,” ujarnya.
Ia juga meminta Polda Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mencermati temuan BPK tersebut. Jika terdapat indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya melalui proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum.
Menurut LIN, pengembalian sebagian uang ke kas daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan penelusuran terhadap kemungkinan penyimpangan. Aparat tetap perlu memastikan apakah seluruh kewajiban telah dipenuhi dan apakah terdapat unsur pidana dalam proses pelaksanaan proyek.
Anggaran Pendidikan Jangan Jadi Persoalan Hukum
Wahyudi menambahkan, proyek pembangunan ruang kelas dan rumah dinas guru seharusnya memberikan manfaat langsung bagi peningkatan fasilitas pendidikan di Halmahera Tengah.
Karena itu, ketidaksesuaian volume pekerjaan maupun keterlambatan penyelesaian proyek perlu dijelaskan secara terbuka. Apalagi, persoalan tersebut ditemukan pada sejumlah paket pekerjaan dalam satu organisasi perangkat daerah.
LIN berharap laporan yang nantinya disampaikan dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang seluruh proses pengelolaan anggaran proyek Dinas Pendidikan Halteng tahun 2025. (red)
Komentar