BOBONG, NusaPena – Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan sikap tegas menolak rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan legalitas terhadap peredaran minuman keras (miras) di wilayah tersebut.
Penolakan ini didasari keprihatinan Muhammadiyah terhadap kondisi sosial masyarakat yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran dan konsumsi miras.
Muhammadiyah bahkan menyebut Pulau Taliabu sedang menghadapi ancaman darurat moral dan akhlak. Pasalnya, konsumsi miras dinilai menjadi salah satu faktor pemicu berbagai tindak kriminalitas, mulai dari pembunuhan, penikaman hingga pemerkosaan.
Kondisi tersebut dianggap tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Muhammadiyah menilai kebijakan pemerintah daerah harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dan generasi muda, bukan justru memberikan ruang legalitas terhadap peredaran miras.
Merespons persoalan itu, Muhammadiyah Taliabu mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas), khususnya ormas Islam dan organisasi kepemudaan (OKP), untuk merapatkan barisan dan menyatukan sikap menolak Perda yang melegalkan peredaran miras.
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Pulau Taliabu, Umar Rumfaran, menegaskan bahwa persoalan miras merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kami tidak bisa tinggal diam melihat masa depan generasi Taliabu hancur karena miras. Ini adalah tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, para tokoh agama, ormas Islam, dan rekan-rekan OKP untuk bersama-sama menolak Perda yang melegalkan peredaran miras di Taliabu,” tegasnya.
Menurutnya, pemberian legalitas terhadap peredaran miras melalui regulasi daerah dikhawatirkan akan memperluas ruang konsumsi alkohol dan memperburuk persoalan sosial di tengah masyarakat.
Muhammadiyah berpandangan, pemerintah daerah seharusnya menghadirkan kebijakan yang membatasi dan mengendalikan peredaran miras secara tegas, bukan menerbitkan regulasi yang memberikan legitimasi terhadap peredarannya.
Organisasi Islam ini juga menegaskan bahwa perlindungan generasi muda dari pengaruh negatif miras harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, Muhammadiyah mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta tidak mengesahkan regulasi yang melegalkan peredaran miras.
Muhammadiyah berharap penolakan tersebut menjadi momentum konsolidasi seluruh ormas, tokoh agama dan OKP untuk bersama-sama menjaga nilai moral, keamanan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Pulau Taliabu. (red)
Komentar