TALIABU, NusaPena – Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, mulai mengambil langkah mitigasi terhadap sengketa lahan antara masyarakat Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur, dengan pihak perusahaan PT CAMB. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyerobotan dan ketidaktransparanan dalam klaim serta transaksi jual beli lahan.
Kapolres Pulau Taliabu, AKBP Adnan Wahyu Kashogi, mengatakan pihaknya telah menerima laporan pengaduan terkait persoalan lahan yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun terakhir.
Menurutnya, kepolisian saat ini berupaya mengumpulkan informasi dan melakukan mitigasi guna mencegah terjadinya konflik sosial maupun konflik horizontal antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Intinya, dalam hal ini kami memitigasi dan mencari informasi supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan agar berjalan dengan lancar sesuai dengan hak masyarakat,” kata Adnan kepada cermat, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam sengketa tersebut terdapat dugaan penyerobotan lahan serta persoalan transparansi terkait klaim kepemilikan dan proses jual beli lahan masyarakat.
Karena itu, Polres Pulau Taliabu mengambil langkah pemantauan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif.
Namun, Kapolres menyayangkan apabila langkah mitigasi yang dilakukan kepolisian justru disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu sehingga memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti beredarnya percakapan melalui sambungan telepon yang menurutnya dapat memicu kesalahpahaman terhadap langkah kepolisian.
“Langkah Kepolisian yang seharusnya tidak beredar di luar jika terpublis di media sosial maka akan menimbulkan persepsi dan opini yang berbeda. Saya selaku Kapolres sangat menyayangkan atas beredarnya hasil percakapan melalui telepon,” ujarnya.
Diketahui, lahan yang menjadi objek sengketa tersebut berkaitan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang disebut telah dikembalikan oleh negara kepada masyarakat Desa Penu untuk dikelola.
Meski demikian, persoalan pembayaran atau kompensasi atas lahan tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara PT CAMB dan masyarakat. Dalam hal ini, Polres Pulau Taliabu menegaskan hanya melakukan pemantauan dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Situasi ini menjadi perhatian karena menyangkut hak masyarakat atas lahan yang diklaim telah dikembalikan kepada warga setelah berstatus HGU.
Kepastian mengenai status pengembalian lahan, mekanisme pembayaran, serta transparansi transaksi antara perusahaan dan masyarakat menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kerugian maupun konflik berkepanjangan di Desa Penu. (red)
Komentar