LABUHA, NusaPena – Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengkritisi pola kebijakan Dinas Pendidikan dalam menentukan prioritas pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
Anggota Komisi I DPRD Halsel, Sagaf Hi. Taha, menilai kebijakan pembangunan sekolah selama ini belum sepenuhnya menyasar sekolah yang mengalami kerusakan dan kekurangan fasilitas.
Hal itu disampaikan Sagaf saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, masih banyak sekolah negeri jenjang SD dan SMP di wilayah Halmahera Selatan yang kondisi ruang kelasnya mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan, sejumlah fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar seperti meja, kursi, dan papan tulis juga sudah tidak layak digunakan.
Namun, kata Sagaf, Dinas Pendidikan dinilai masih memberikan perhatian kepada sekolah yang kondisi bangunannya relatif layak.
Padahal, menurutnya, alokasi mandatory spending 20 persen untuk sektor pendidikan semestinya turut diarahkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan.
“Mandatory spending 20 persen itu harus difokuskan juga ke sekolah-sekolah yang rusak. Jadi tahun depan harus prioritas ke situ,” kata Sagaf.
Ia meminta Dinas Pendidikan Halsel pada 2027 menetapkan prioritas pembangunan dan rehabilitasi sekolah secara objektif serta berbasis data.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
“Kan banyak sekolah yang sarananya tidak memadai. Misalkan SD di Gilalang, SMP di Lata-Lata, maupun yang ada di Mandioli. Bahkan ada SD yang cuma punya empat ruangan belajar,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menilai perhatian pemerintah daerah selama ini cenderung lebih banyak tertuju pada sekolah yang berada di wilayah perkotaan.
Sementara itu, sejumlah sekolah negeri di wilayah kepulauan dan daerah terpencil masih membutuhkan intervensi pemerintah.
Sagaf turut menyoroti perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah swasta. Menurutnya, bantuan terhadap sekolah swasta tetap penting, namun kondisi sekolah negeri yang mengalami kekurangan fasilitas juga tidak boleh diabaikan.
“Sekolah-sekolah negeri ini harus benar-benar disikapi. Karena fakta menunjukkan, 50 sampai 60 persen sekolah negeri kita itu butuh sentuhan. Karena umumnya tidak memadai digunakan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan tidak hanya menyangkut bangunan sekolah, tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti mebeler, laboratorium, komputer, dan jaringan telekomunikasi.
“Fasilitas lain seperti mebeler itu banyak tidak memadai. Belum lagi fasilitas laboratorium, komputer, dan telekomunikasi. Itu yang bagi kami harus diperhatikan. Jadi jangan cuma sekolah swasta,” sambungnya.
Sagaf juga mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengupayakan sekolah-sekolah negeri masuk dalam program revitalisasi sekolah yang menjadi program pemerintah pusat.
Dengan demikian, kata dia, anggaran pendidikan melalui mandatory spending 20 persen dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah lain yang belum tersentuh program revitalisasi.
“Memang revitalisasi ini bagus, tapi ada proses verifikasinya, dan itu belum pasti lolos. Maka kami harap program-program Dinas Pendidikan ini harus berbasis data,” pungkasnya. (len)
Komentar