TERNATE, NusaPena – Persoalan pendidikan di Provinsi Maluku Utara mendapat perhatian serius Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus. Pasalnya, angka anak tidak sekolah di wilayah Maluku Utara diperkirakan mencapai 34 ribu orang.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama saat Pangdam menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), kepala dinas terkait, serta anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi, tetapi juga membahas berbagai tantangan sektor pendidikan, mulai dari tingginya angka anak tidak sekolah, keterbatasan akses geografis, hingga kekurangan tenaga pengajar.
Menanggapi angka 34 ribu anak tidak sekolah, Pangdam mengajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara membangun kolaborasi bersama Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah pendataan dan identifikasi berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak belum dapat mengakses pendidikan.
Pangdam menyatakan kesiapan TNI untuk membantu mencari solusi terhadap persoalan tersebut, sehingga anak-anak di Maluku Utara memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Selain persoalan anak tidak sekolah, kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah daerah masih sulit dijangkau petugas pendidikan akibat keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur.
Dalam hal ini, Pangdam menyampaikan kesiapan untuk mendukung pembukaan akses melalui bantuan sarana dan prasarana jalan, sehingga pelayanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.
Terkait program revitalisasi sekolah, Pangdam menjelaskan bahwa Kodam telah melaksanakan program tersebut. Namun, belum seluruh sekolah dapat terakomodasi karena masih terdapat sejumlah data sekolah yang belum masuk dalam program revitalisasi.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kekurangan tenaga pengajar. Berdasarkan pembahasan dalam audiensi tersebut, kebutuhan tenaga guru di Maluku Utara diperkirakan masih mencapai hampir 6.000 orang.
Menyikapi kondisi itu, Pangdam mendorong optimalisasi peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mendukung sektor pendidikan di wilayah masing-masing. Meski demikian, pelaksanaannya harus memperhatikan persyaratan sertifikasi dan kompetensi tenaga pengajar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pangdam juga menyambut adanya permintaan dari unsur komandan satuan TNI agar personel TNI dapat turut memberikan materi pembelajaran di sekolah, terutama terkait wawasan kebangsaan, bela negara, dan pembinaan teritorial.
Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat karakter, kedisiplinan, serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda di Maluku Utara.
Menutup pertemuan, Mayjen TNI Nefra Firdaus menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan DPRD dalam membangun kualitas pendidikan serta mempersiapkan generasi penerus bangsa.
Ia secara khusus berpesan kepada Dinas Pendidikan agar terus membina dan membentuk karakter generasi muda, sekaligus menumbuhkan minat serta motivasi mereka untuk mengabdikan diri kepada negara, termasuk melalui TNI.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan berbagai persoalan pendidikan di Maluku Utara dapat ditangani secara bertahap, mulai dari penanganan anak tidak sekolah, pemerataan tenaga pengajar, hingga pembukaan akses pendidikan di wilayah terpencil.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pendidikan sekaligus mencetak generasi muda Maluku Utara yang unggul, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan. (srm)
Komentar