Komisi I DPRD Halsel Dorong Anggaran Rujukan Pasien untuk 32 Puskesmas

LABUHA, NusaPena – Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan mendorong Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran khusus untuk biaya rujukan pasien bagi 32 Puskesmas di wilayah tersebut.

Dorongan itu disampaikan setelah Komisi I DPRD Halsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 32 kepala Puskesmas se-Halmahera Selatan, Selasa (29/9/2026).

RDP tersebut membahas evaluasi program dan kegiatan pelayanan kesehatan tahun anggaran 2026 sekaligus menyerap kebutuhan serta program prioritas Puskesmas untuk tahun 2027.

Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Munawir Kasuba, mengatakan progres pelaksanaan program di 32 Puskesmas saat ini bervariasi, berada pada kisaran 60 hingga 80 persen.

“Rapat hari ini bersama 32 Kapus se-Halmahera Selatan, dengan agenda evaluasi program kegiatan dan progres kegiatan tahun 2026. Saat ini rata-rata progresnya bervariasi antara 60, 70 sampai dengan 80 persen. Kemudian program prioritas tahun anggaran 2027,” kata Munawir kepada wartawan usai RDP.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut capaian program, tetapi juga memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Dari hasil pembahasan, persoalan biaya rujukan pasien dan keterbatasan fasilitas pelayanan menjadi salah satu kendala yang banyak dihadapi Puskesmas.

Munawir mencontohkan kondisi Puskesmas Kukupang yang berada di wilayah pegunungan. Kondisi geografis tersebut membuat kebutuhan terhadap dukungan biaya rujukan dan fasilitas pelayanan menjadi semakin penting.

“Saya dan teman-teman ingin memastikan bahwa seluruh program kegiatan pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal. Dan hampir di 32 Kapus, yang menjadi kendala itu biaya rujukan dan fasilitas pelayanan pasien. Contoh seperti Puskesmas Kukupang yang butuh perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Karena itu, Komisi I mendorong Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin agar memperhatikan kebutuhan fasilitas di seluruh Puskesmas, termasuk dukungan biaya rujukan pasien.

Selain biaya rujukan, kebutuhan lain yang turut menjadi perhatian adalah peralatan penunjang pelayanan kesehatan, seperti tabung gas serta fasilitas lainnya.

“Ini juga kami dorong ke pemerintah daerah agar bisa melakukan evaluasi keseluruhan terhadap layanan di setiap Puskesmas. Dan kami berharap pemerintah daerah agar menganggarkan biaya rujukan pasien pada semua Puskesmas,” pungkasnya. (len)

Komentar