TIDORE, NusaPena — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pangan dengan memastikan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tetap tersedia untuk menghadapi kondisi darurat di wilayah tersebut.
Saat ini, Pemkot Tidore masih memiliki 8,6 ton CPPD yang tersimpan di gudang Bulog. Stok tersebut merupakan sisa pengadaan CPPD sebanyak 15 ton pada 2025, setelah 7,4 ton di antaranya telah disalurkan.
Kondisi dan ketersediaan stok pangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan CPPD yang dipimpin Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan, Taher Husain, di Ruang Rapat Sekda, Kamis (1/10/2026).
Taher menegaskan, cadangan pangan harus dipastikan tersedia dan dapat dimanfaatkan ketika masyarakat menghadapi situasi yang membutuhkan intervensi pemerintah. Karena itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai penting agar penyaluran CPPD benar-benar disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Kami sangat mengharapkan kerja sama dan kolaborasi dari OPD terkait untuk terus bersinergi dalam pelaksanaan ketersediaan pangan bagi kebutuhan masyarakat Kota Tidore,” ujar Taher.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan, Yakub Maradjabessy, mengatakan sisa CPPD sebanyak 8,6 ton dari pengadaan 2025 telah diatur sebagai cadangan CPPD untuk 2026. Stok tersebut hingga kini masih tersimpan di gudang Bulog.
Yakub menjelaskan, berdasarkan Perwali Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan CPPD, cadangan pangan dapat disalurkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah. Di antaranya ketika terjadi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat, hingga bantuan bagi masyarakat yang masuk kategori rawan pangan.
Dengan stok tersebut, pemerintah daerah memiliki cadangan yang dapat digunakan ketika terjadi tekanan terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Pemkot juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD agar keberadaan CPPD tidak sekadar menjadi stok yang tersimpan, tetapi dapat dimanfaatkan secara tepat ketika kondisi membutuhkan.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Fauzi Robo, Kepala Dinas Sosial Amin Hasan, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Saiful Bahri Ace, serta perwakilan OPD terkait. (los)
Komentar